Index Labels

Makalah Penelitian tentang Pelanggaran Hak wartawan

. . Tidak ada komentar:

BAB I
PEMBUKAAN

1.1.Latar belakang
Pada era orde lama dan orde baru, pers tidak bisa bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat.  Segala bentuk kerja pers mendapat pengawasan pemerintah dan dibatasi. Informasi yang tidak diinginkan pemerintah seperti mengkeritik atau mengecam kerja pemerintah langsung mendapat kecaman keras pemerintah dalam bentuk  peringatan keras, penyensoran bahkan ada beberapa media yang sampai dibredel.
Memasuki era reformasi, pers mendapat kebebasan menjalankan hak, kewajiban dan perannya secara penuh. Sebagai tonggak hukum dari kebebasan pers, dibentuklah UU Pers no. 40 tahun 1999. Sejak itu pers bebas menyampaikan informasi kepada public, media pers dibebaskan dari pemberedelan serta keamanan terhadap para wartawan Indonesiapun dijamin dalam UU Pers.
Akan tetapi, setelah hampir 13 tahun Indonesia berada di era reformasi dan hampir 12 tahun UU Pers berdiri, kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana. Ada begitu banyak pelanggaran terhadap hak pers dalam hal ini hak wartawan  yang terjadi di Indonesia. Tercatat  pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap wartawan mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2011, terjadi 96 kasus yang tercatat di Dewan Pers, lebih tinggi  dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 66 kasus.
Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelanggaran  kebanyakan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baru kemudian diikuti aparat pemerintah dan masyarakat.  Seperti yang terjadi di Gorontalo pada Selasa 13 Desember 2011, seorang aparat hukum atas nama Ismail Pelu melecehkan UU Pers di Pengadilan Negeri Gorontalo karena Farid Utina, kontributor Trans 7 di Gorontalo mengunakan hak tolaknya terkait kasus perjudian yang melibatkan seorang anggota DPRD kota Gorontalo. Ismail Pelu selaku pengacara dari anggota DPRD tersebut mengatakan hak tolak dalam UU Pers tidak berlaku  dalam pengadilan dan juga mengatakan bahwa UU Pers akan dibuang ke dalam lumpur. Kasus lain yang terjadi di penghujung tahun 2011 juga terjadi di Rote Ndao-NTT, Dance Henukh wartawan Tabloid Rote Ndao News mendapat perlakuan tidak adil oleh sejumlah masyarakat, rumah Dance di bom menyebabkan salah satu anak Dance meninggal. Kasus ini terjadi karena Dance telah menyiarkan berita tentang pengalokasian dana senilai Rp3,1 miliar yang fisiknya dinilai tidak sesuai, tentang gizi buruk, dan program pembangunan sumur dan WC di Desa Kuli-Rote Ndao-NTT.
Dari sejumlah fakta diatas diperkirakan kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masarakat tentang UU Pers dan hak wartawan. Masih ada banyak masyarakat baik dari oknum tinggi seperti para penegak hukum dan aparat pemerintah sampai masyarakat awam yang belum tau dan paham tentang UU Pers dan Hak wartawan.

1.2 Rumusan Masalah
            1. Apa itu UU Pers dan apa isinya?
            2. Apa makna Pasal 4 UU Pers no. 40 tahun 1999?
            3. Apa makna Pers sebagai Pilar ke-4 demokrasi?
            4. Bagaimana fakta pengetahuan mahasiswa tentang hak wartawan?


1.3. Metode penelitian
1.      Pustaka.
2.      Wawancara









BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999
UU Pers no. 40 tahun 1999 dibentuk untuk mengatur segala kerja Pers, dalam hal ini segala hal yang berhubungan dengan kerja pers baik itu hak dan kewajibannya, azaz, fungsi dan perannya, perusahaan dan dewan pers serta peran serta masyarakat dan ketentuan-ketentuan hukumnya. UU Pers no. 40 Tahun 1999 diperbaharui dan disesuaikan dari beberapa UU sebelumnya yakni UU no. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, UU no. 4 Tahun 1967 dan UU no. 21 Tahun 1982.
UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan landasan hukum pers diadakan agar pers bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya, pers bisa tetap memegang Kode Etik Jurnalistik dan bisa menyesuaikan informasi yang disampaikan dengan norma-norma yang berlaku di dalam negara sehingga tidak mengganggu ketentraman dalam negara.
UU Pers juga menjamin perlindungan hukum bagi pers. Jaminan hukum bagi pers terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana ini apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar pasal 4 UU Pers tentang Azas, Fungsi, Hak Kewajiban dan Peranan Pers.








2.2. Tentang Pasal 4 UU Pers Tahun 1999.
Pasal 4 UU Pers tahun 1999 berisi tentang hak wartawan.  Adapun isi dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:
1.      Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
2.      Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran
3.      Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4.      Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak tolak.

§  Penjelasan Ayat 1.
Kemerdekaan Pers yang dimaksud adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, serta profesionalisme
§  Penjelasan Ayat 2.

Penyensoran, pemberedelan  atau pelarangan siaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik nasional. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan UU yang berlaku. Penyensoran maksudnya penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam kegiatan jurnalistik. Pembredelan adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

§  Penjelasan Ayat 3.

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Pers bebas menyampaikan informasi apapun yang tujuannya untuk kepentingan public dan sifatnya adalah informasi publik tanpa berpihak pada siapapun. Dalam mencari dan menyampaikan berita, posisi pers adalah di tengah dan netral.

§  Penjelasan Ayat 4.

            Di dalam dunia kewartawanan ada hak yang disebut  hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hak tolak dimaksud untuk melindungi narasumber apabila ada ancaman serius dan membahayakan. Wartawan punya hak untuk menggunakan hak tolak dalam pengadilan dan jika pers memakai hak tolak maka seluruh tanggung jawab pernyataan dan data dari nara sumber beralih menjadi beban dan tanggung jawab redaksi. Hak tolak merupakan salah satu Kode Etik Jurnalisme yang terdapat pada Pasal 7.
            Fungsi Hak Tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Hak tolak juga bisa dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan pengadilan. Dan pembatalan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan yang khusus untuk memeriksa soal itu.


2.3 Pers sebagai Pilar ke-4 Demokrasi.

            Pers merupakan pilar ke-4 demokrasi mendampingi lembaga negara eksekutif, legislativ dan yudikatif. Paham ini didasari oleh fungsi pers sebagai media informasi publik dimana pers berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui media kepada pemerintah dan begitupun sebaliknya, pemerintah menyampaikan kebijakannya yang kemudian disiarkan oleh media kepada masyarakat. Selain itu, pers yang juga berfungsi sebagai kontrol sosial, mampu mengontrol segala kegiatan pemerintahan dan masyarakat sehingga masyarakat ataupun pemerintah mampu mengetahui segala kejadian atau masalah di dalam negara.
Menurut pasal 6 UU Pers, peran pers dalam demokrasi adalah sebagai berikut:
1.      memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2.      menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi  hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3.      mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4.      melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5.      memperjuangkan keadilan dan kebenaran.










2.3.  Pengetahuan mahasiswa Makassar tentang hak wartawan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak wartawan merupakan salah satu faktor bertambahnya kasus kekerasan terhadap wartawan. Seperti pada kasus Dance Henukh wartawan Tabloid Rote Ndao News, sikap masyarakat yang main hakim sendiri dan bertindak sewenang-wenang pada Dance menunjukan kepicikan dan kurang pahamnya masyarakat tentang hak dan tugas wartawan.
Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan cara mewawancarai 10 mahasiswa dari universitas dan jurusan yang berbeda di Makassar. Setelah ditanya beberapa pertanyaan disertai contoh kasus yang terjadi di Indonesia, mereka memberikan jawaban yang bervariasi, sebagai berikut:

·         Randy (Universitas 45 Makassar jurusan Sosial Politik)
Ketika ditanya tentang pengetahuannya mengenai hak wartawan, ia menjawab “ saya tidak tau apa hak wartawan, yang saya tau hanya tugas mereka yaitu mencari dan menyebarkan berita.” Ia juga berkomentar tentang kasus antara Ismail Pelu dan Farid Utina di Gorontalo, “ wartawannya yang salah, di Indonesia tidak ada yang kebal hukum dan hak tolak tidak dipakai dalam pengadilan karena menghambat jalannya proses hukum.”
·         Darmi (Universitas Muslim Indonesia jurusan FKM),
 mengatakan; “ hak wartawan adalah mendapatkan info dan mencari solusi.” Komentarnya tentang kasus Gorontalo, “kalau itu, menurut saya tergantung narasumber dan kondisinya.
·         Viky (STIK Yapma jurusan keperawatan),
juga berkomentar “ wartawan haknya mendapat berita, menyiarkan berita dan menyimak berita.” Viky tidak berkomentar mengenai kasus di Gorontalo.
·         Arif (UNM jurusan Teknik),
 dia berkata, “yang saya tahu mereka memiliki hak perlindungan diri.”
·         Aldi (Universitas Fajar jurusan Komunikasi),
“yah… hak wartawan mencari berita lah.”. Pendapat Aldi tentang kasus Sarah Ashari yang melakukan penyensoran secara paksa gambar dirinya yang diambil seorang wartawan entertainment, “kalau tidak terjadi kekerasan fisik saya rasa tidak apa-apa, selama itu tidak terjadi saya rasa itu bukan pelanggaran hak.”
·         Venan (Universitas 45 jurusan Teknik),
“hak wartawan adalah mendapat dan menyiarkan berita.” Komentarnya menyangkut kasus Gorontalo, “ saya setuju sama wartawan, karena dia professional”
·         Kasmi (Universitas Muslim Indonesia jurusan Kebidanan)
“hak wartawan itu….mendapatkan berita kan.” Pendapatnya tentang kasus Gorontalo, “wartawannya salah! Dia tidak melancarkan proses hukum, seharusnya wartawan itu melihat dari sisi positifnya.”
·         Iwa (STIMIK Profesional jurusan Informatika),
“hak wartawan adalah mencari berita, meliput berita penting dan mencari sumber berita.” Dan, “untuk kasus Gorontalo, saya setuju sama wartawan karena berpegang teguh pada profesinya.”
·         Aas (Universitas Fajar jurusan Komunikasi)
menurut saya, hak wartawan adalah kebebasan yang harus dilindungi karena setiap orang memiliki hak untuk mencari kebebasan berpendapat dan berekspresi.”
·         Lina (STIMIK Akba jurusan Sistem Informasi)
“menurut saya hak wartawan adalah mendapatkan berita dari narasumber, tapi harus sesuai dengan kode etik wartawan.”
            Dari hasil wawancara, 6 mahasiswa menyetujui paham bahwa pers adalah pilar ke-4 demokrasi. Mereka mengatakan, pers merupakan media aspirasi masyarakat dan penghubung masyarakat dengan pemerintah.






BAB III
PENUTUP

v Kesimpulan
Di dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, bisa disimpulkan bahwa pers memiliki hak 6 M : Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyiarkan atau Menyampaikan informasi. Pers juga memiliki hak tidak boleh disensor, hak tidak boleh dibredel, hak tidak boleh dihalang-halangi ketika menjalankan tugas jurnalistik dan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum serta mendapat hak tolak.
Hampir sebagian besar mahasiswa Makassar tau hak wartawan yakni mencari dan menyiarkan berita. Akan tetapi, pemahaman tentang UU Pers dan Hak Tolak dalam jurnalisme masih minim bahkan ada beberapa mahasiswa yang menganggap bahwa Hak Tolak tidak perlu digunakan di dalam pengadilan.
Dari hasil penelitian dan pengamatan serta informasi dari beberapa referensi, pelanggaran hak wartawan memang sebagian besar terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak wartawan
           








The end

REFERENSI

1.    UU Pers Nomor 40 1999
2.    www.detik.com
3.    www.kompas.com
4.    www.kabarbisnis.com










Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog

Twitter Timeline

Populer

Google+ Followers

Total Kunjungan